Tujuh Fraksi DPRD Sumenep Desak Pemkab Segera Tindaklanjuti Aspirasi Warga Hasil Reses III

SUMENEP || SF – Tumpukan aspirasi masyarakat hasil Reses III 2026 resmi masuk ke meja DPRD Kabupaten Sumenep.

Dalam Rapat Paripurna, Jumat (10/7), tujuh fraksi secara bergantian menyampaikan laporan hasil penjaringan aspirasi sekaligus mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep segera merealisasikan kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

Masa Reses III yang berlangsung pada 30 Juni hingga 7 Juli 2026 menjadi momentum bagi anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap persoalan dan harapan masyarakat.

Dalam laporan yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing, seluruh fraksi menyoroti berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi, hingga kesejahteraan sosial.

Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.

“Seluruh masukan dari laporan hasil Reses III yang disampaikan masing-masing fraksi nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan hingga perekonomian,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti berbagai kebutuhan masyarakat yang muncul selama pelaksanaan reses.

Adapun tujuh fraksi yang menyampaikan laporan tersebut meliputi Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem, serta Fraksi Gerindra-PKS.

Rapat Paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, para asisten Sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, tokoh masyarakat, serta insan pers. (*)

Penulis : Asmuni

Editor : Redaksi