SUMENEP || SF – Kiprah Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mendapat apresiasi dari kalangan insan pers.
Apresiasi tersebut diwujudkan Jurnalis Sumenep Independen (JSI) melalui penghargaan khusus bertajuk “Kepemimpinan dan Dedikasi dalam Mendorong Kemajuan serta Kesejahteraan Masyarakat Sumenep.”
Penghargaan itu diserahkan di sela-sela prosesi Pengukuhan Pengurus JSI Periode 2026–2029 di Ballroom Myze Hotel Sumenep, Selasa (15/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan JSI terhadap peran Bupati Fauzi dalam mengawal roda pemerintahan, merumuskan agenda pembangunan, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumenep.
Pembina JSI Slow Ahmadineja mengatakan, penghargaan tersebut diberikan bukan sekadar seremoni. Menurutnya, apresiasi itu merupakan bentuk pengakuan terhadap dedikasi kepala daerah dalam menjalankan tanggung jawab pembangunan.
“Pemimpin daerah memegang peranan vital, tidak hanya dalam memperkuat fondasi pelayanan publik, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat,” ujarnya.
Dosen Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya sekaligus administrator Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tersebut menegaskan, penghargaan itu bukanlah titik akhir.
Sebaliknya, penghargaan diharapkan menjadi pemantik untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan insan pers.
“Ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap dedikasi kepemimpinan tersebut. Ke depan, sinergi pers dan pemerintah harus tetap berjalan secara profesional, berimbang, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
JSI berharap hubungan antara pers dan Pemkab Sumenep tidak berhenti pada seremoni penghargaan. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berkembang menjadi kemitraan yang sehat dalam mengawal pembangunan sekaligus memastikan kepentingan publik tetap menjadi pijakan utama.
Bagi JSI, pers memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus memberikan ruang kontrol terhadap jalannya pembangunan. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan media perlu dibangun dalam koridor profesional, independen, dan saling menghormati. (*)
